Pewarta: Rendi Pontoh
Gorontalo — Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini digelar di Hotel Aston Gorontalo, Senin (15/12/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa penguatan Puskesmas dan RSUD sebagai unit pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, penguatan tersebut tidak hanya menyangkut aspek medis dan infrastruktur, tetapi juga tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Puskesmas dan RSUD memberikan ruang fleksibilitas yang sangat penting. Dengan BLUD, unit pelayanan kesehatan dapat merespons kebutuhan riil secara cepat dan tepat, tanpa terhambat prosedur birokrasi yang berbelit, sepanjang tetap berpedoman pada rencana bisnis dan anggaran yang telah ditetapkan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa digitalisasi dan elektronifikasi transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya BLUD, telah menjadi sebuah keharusan. Setiap penerimaan dan pengeluaran, kata dia, wajib dilakukan secara non-tunai dan tercatat dalam sistem keuangan yang terintegrasi.
“Elektronifikasi transaksi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian, pengawasan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Olehnya, Bupati meminta seluruh Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk segera menerapkan transaksi non-tunai pada seluruh penerimaan jasa pelayanan, serta menyusun pelaporan keuangan yang tertib, tepat waktu, dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya BLUD, agar mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, narasumber/pemateri, pimpinan OPD, Direktur RSUD Boltara, serta kepala Puskesmas beserta jajaran. (rp)
