Pewarta: Rendi Pontoh
BOLTARA (Gawai.co) — Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena, tak mau basa-basi. Di hadapan puluhan ASN, ia melecut: Mulai tahun depan, yang tidak serius kerja, siap-siap terdepak!” Hal ini ia ungkapkan saat Apel Korpri di Halaman Kantor Bupati. Senin, (21/7/25).
Peringatan itu bukan sekadar gertak sambal. Boltara, bersama Manado, kini menjadi laboratorium manajemen talenta ASN versi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem baru ini bakal mengacak ulang peta kekuasan birokrasi. Pejabat Eselon III, P3K, hingga CPNS—semua bisa dirombak paksa jika kinerjanya jeblok.
Kami Sudah Jadi Percontohan, Jangan Malu-Maluin!”
Pekan lalu, Boltara menjadi tuan rumah pertemuan tiga provinsi: Gorontalo, Malut, dan Sulut. Topiknya cuma satu: bagaimana memaksa ASN berlari cepat (manajemen talenta)
“Daerah lain mungkin baru merancang, kita sudah jalan. Tapi, jangan sampai kita lebih dulu, eh malah dikalahkan yang belakangan,” hardik Sirajudin.
Ia tak mau Boltara sekadar pion percobaan. “Kalau dalam enam bulan enggak ada perubahan, saya ganti!
6 Bulan Uji Nyali: Gagal? Lengser!
BKN memberi lampu hijau: masa uji cuma setengah tahun. Artinya, bupati bisa secepat kmungkin bisa memutar paksa kursi pejabat.
“Nanti ada pakta integritas. Gak bisa kerja? Silakan minggat!
Tapi, Sirajudin tahu, musuh terbesarnya bukan cuma oknum ASN pemalas. Tapi juga kabar burung, data manipulatif, dan kantor-kantor gelap gulita
“Semalam saya patroli. Banyak kantor gelap. Lampunya mati. Ini kantor atau apa?
DPA Dibongkar, Banyak yang disembunyikan
Saya (Bupati) sudah menyusup ke sistem SIPD. Hasilnya? Banyak jendral anggaran yang main petak umpet.
“Saya minta password ke bendahara. Eh, dapatnya malah fakta pahit: banyak yang tidak transparan!
Yang lebih parah: Sekda dan asisten ternyata tak tahu-menahu, Ini kan aneh. Wakil bupati saja enggak diajak koordinasi!”
Jangan Cuma Bisa Teori, Kerja Harus Keliatan!”
Sirajudin geram. Jangan cuma bisa bikin laporan cantik. Tapi di lapangan, nol besar!”
Jamgan saya akan beri sanksi bagi asn siapa saja yang setengah-setengah. Boltara butuh orang-orang kerja ikhlas.
Kini, bola ada di tangan ASN. Mau bertahan dengan gaya lama? Siap-siap digilas sistem baru.
Boltara- Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersiap menjadi pionir dalam implementasi manajemen talenta ASN di kawasan timur Indonesia. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Sirajudin Lasena dalam apel Korpri terbaru, yang juga diwarnai dengan pengumuman penting terkait reformasi sistem penempatan jabatan di lingkungan ASN. Bertempat di halaman kantor Bupti Senin (21/725) kemarin.
Mulai tahun depan, pengucapan Panca Prasetya Korpri akan dibawakan secara acak oleh P3K, CPNS, maupun pejabat eselon III atau IV. “Ini bagian dari pembiasaan disiplin dan evaluasi karakter ASN kita. Jangan sampai ada yang hanya datang kerja tanpa semangat membangun,” ujar Sirajudin.
Ia menekankan bahwa Boltara kini menjadi wilayah percontohan manajemen talenta bersama dua provinsi lainnya: Gorontalo dan Maluku Utara. Namun, Sirajudin mengingatkan, predikat tersebut bukan sekadar simbol. “Kalau kita jadi yang pertama tapi tidak menunjukkan peningkatan, itu berarti ada yang salah — sistemnya, SDM-nya, atau individunya,” tegasnya.
Sirajudin juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi bagi ASN. “Yang malas belajar, tidak update ilmu, dan tidak fokus, pasti akan kelihatan. Sistem ini akan membuka semua itu,” ujarnya.
Menurutnya, manajemen talenta memungkinkan Bupati melakukan rotasi jabatan hanya dalam enam bulan jika seorang pejabat tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan.
Rolling Kabinet dan Pakta Integritas
Sebagai langkah konkret, Pemda Boltara akan mulai memberlakukan rotasi jabatan tahun ini. Setiap pejabat akan menandatangani pakta integritas, dengan salah satu poin penting: jika dalam enam bulan kinerja tidak meningkat, maka ada dua opsi — diganti atau mengundurkan diri.
“Ini bukan main-main. Saya sudah sampaikan ke Kepala BKN bahwa kami ingin melihat hasil dalam waktu singkat. Tidak bisa lagi pakai alasan ‘butuh waktu dua tahun’ untuk berbenah,” jelasnya.
Sorotan Soal Transparansi dan Koordinasi
Selain reformasi sistem, Sirajudin juga mengungkapkan temuan soal lemahnya koordinasi internal dan dugaan ketertutupan dalam pengelolaan anggaran. Ia menyebut, saat membuka DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan mengakses SIPD, ditemukan ketidaksesuaian laporan di lapangan.
“Saya buka semua data. Saya minta password SIPD dari keuangan, dan ternyata banyak hal yang disembunyikan. Bahkan saat dikroscek ke asisten, sekda dan Wakil Bupati, tidak ada koordinasi. Ini akan kami evaluasi segera,” katanya.
Kantor Gelap, Disiplin ASN Disorot
Tak hanya itu, Bupati juga menyinggung minimnya pengawasan di lingkungan kantor. “Saya lihat sendiri, banyak kantor gelap, lampu mati. Ini bukan soal lampu saja, tapi soal komitmen dan pengawasan,” tegasnya.
Sirajudin menutup dengan pesan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan dengan penuh dedikasi dan integritas. “Yang ingin bekerja sama dengan ikhlas, ayo maju bersama. Tapi yang hanya setengah-setengah, siap-siap disingkirkan,” pungkasnya. (rp)
