Pemkab Bolmong Ikuti Arahan Presiden RI Tentang Penanganan Pandemi Covid-19

Pemkab Bolmong dan Forkopimda Saat Mengikuti Arahan Presiden RI Tentang Penanganan Pandemi Covid-19. (Foto: Istimewa)

Penulis/Editor: Indra S. S. Ketangrejo

BOLMONG (Gawai.co) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bolaang Mongondow (Bolmong), bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo tentang penanganan Pandemi Covid-19.

Kegiatan berlangsung secara virtual Senin (7/2/2022) dan diikuti Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Bupati Bolmong Yasti Soepredjo diwakili Wabup Yanny R. Tuuk, turut serta Kapolres Bolmong AKBP Dr Nova Irone Surentu, Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf Raja Gunung Nasution.

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Menurutnya, memasuki tahun 2022 negara Indonesia menghadapi tantangan varian Omicron yang penularannya empat kali lebih cepat dari varian Delta.

“Kalau kita lihat trend kasus omicron di Negara Indonesia, sampai saat ini 93% kasus omicron ada di Jawa dan Bali. Kita patut bersyukur tingkat rawatnya masih rendah,” katanya.

Presiden meminga, agar kita semua berhati-hati dalam menghadapi kenaikan kasus omicron. “Semua harus siap, manajemen detail harus disiapkan, jangan sampai omicronnya datang, rumah sakit belum siap, oksigen belum disiapkan, obat-obatan belum disiapkan, ISO Tank belum disiapkan, saya kira yang belum agar segera menyiapkan diri menghadapi gelombang omicron yang akan masuk,” pintanya.

Diketahui, untuk karakter pasien yang dirawat di Rumah Sakit untuk secara Nasional, 66% bergejala ringan dan tanpa gejala, 93% tanpa pengorbit dan 7% dengan komorbid.

Itu sebabnya kata Presiden, yang ringan sama yang tanpa gejala prioritaskan yang untuk isoman dan Rumah Sakit hanya diperuntukan yang sedang sama yang berat dan kritis. “Manajemen ini harus kita siapkan. Tidak semuanya masuk Rumah Sakit,” jelas Jokowi.

Sementara itu, karakter pasien yang meninggal pada kasus omicron, yakni 69% belum vaksin lengkap, artinya vaksin menjadi kunci bagi penanganan varian omicron untuk menekan angka kematian.

Percepatan vaksinasi, capaian vaksinasi sangat menentukan. Ini agar Bupati/ Wali Kota dan Gubernur melihat Kota dan Kabupaten mana yang masih dibawah 70%.

Ia meminta, Panglima TNI, Kapolri, Kabin, BKKBN dan seluruh jajarannya Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim, Danrem, semuanya melihat angka-angka ini agar dipercepat vaksinasinya utamanya untuk lansia. “Yang diluar Jawa-Bali juga agar dilihat terutama untuk dosis 2 dan dosis 2 untuk lansia agar dipercepat,” ucapnya.

Gubernur, Bupati/ Wali Kota se-Indonesia diimbau untuk meningkatkan lagi protokol kesehatan. Mempercepat vaksinasi, serta Satgas Covid-19 kembali menekankan pentingnya protokol kesehatan covid-19. (Ind)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *