Bupati Boltara Hadiri Rakorwil TPAKD Sulut-Gorontalo 2025, Dorong Percepatan Akses Keuangan Daerah

Pewarta: Rendi Pontoh

Manado – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Dr. Sirajudin Lasena, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Rabu (2/7/25) kemarin.

Acara strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, dan diikuti oleh kepala daerah, perwakilan lembaga jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan yang berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di tingkat regional.

Rakorwil TPAKD 2025 mengangkat tema percepatan inklusi keuangan dan perluasan akses layanan keuangan formal, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan edukasi keuangan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui Rakorwil ini, kita berharap dapat menemukan solusi terbaik dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam layanan keuangan formal,” ujar Mailangkay.

Sementara itu, Bupati Sirajudin Lasena menyambut baik pelaksanaan Rakorwil ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat peran TPAKD di daerah. Ia menilai bahwa akses keuangan yang inklusif akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

“Kami di Bolmut sangat mendukung penguatan TPAKD, karena dengan kerja sama lintas sektor, daerah bisa lebih cepat menghadirkan layanan keuangan yang terjangkau, aman, dan memberdayakan,” kata Sirajudin.

Rangkaian Rakorwil diisi dengan diskusi panel dan sesi kerja yang membahas berbagai inovasi di sektor keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi finansial (fintech), optimalisasi peran digital banking, serta strategi literasi dan inklusi keuangan di daerah tertinggal.

Para peserta diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan langkah konkret untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal, sekaligus menjadikan TPAKD sebagai motor penggerak ekonomi lokal di Sulut dan Gorontalo.(rp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *