Pewarta: Michelle de Jonker
Editor: Alfondswodi
KOTAMOBAGU (Gawai.co) — Bank Indonesia (BI) mendorong Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) memperkuat perannya sebagai lumbung pangan strategis di Sulawesi Utara guna menjaga stabilitas harga dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar BI bersama Pemerintah Kabupaten Bolmong di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Kamis (05/02/2026).
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri, mengatakan fokus Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2026 diarahkan pada optimalisasi lumbung pangan dan sentra produksi daerah.
Menurutnya, Bolmong memiliki surplus produksi pangan yang perlu dikelola secara terintegrasi agar tidak hanya berkontribusi pada pengendalian inflasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.
“Penguatan kerja sama antar daerah, termasuk antar pelaku usaha, menjadi kunci untuk menyalurkan surplus produksi. Selain itu, pengembangan teknologi pascapanen dan hilirisasi pangan penting untuk menjaga kualitas dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar Renold.
Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi seperti ozonisasi dan penguatan rantai distribusi hilir dapat menekan potensi kehilangan hasil panen, khususnya pada komoditas pangan yang mudah rusak.
BI juga mendorong kemitraan penyediaan pangan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga.
Sementara itu, Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor melalui TPID.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antarinstansi menjadi kebutuhan, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga energi dan pangan,” kata Dony.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolmong dan Pemerintah Kota Kotamobagu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas beras, jagung, dan gabah kering.
Kerja sama itu diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan pangan serta menekan volatilitas harga di tingkat konsumen.
Selain HLM, kegiatan juga diisi dengan sesi capacity building yang membahas tujuh program unggulan GNPIP, persiapan TPID Award 2026, serta strategi Perum Bulog dalam memperkuat distribusi beras dan pangan strategis.
Renold menegaskan sinergi antara BI dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
“Melalui penguatan peran Bolmong sebagai lumbung pangan dan sinergi berkelanjutan antara BI dan pemerintah daerah, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga sekaligus mendorong ketahanan pangan berkelanjutan,” pungkasnya. (Mjd)
