 |
|
Pimpinan Bawaslu Povinsi Sulut Kenly Poluan Didampingi Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego Saat Launching Posko Kampung Pengawasan. (Foto: Ist) |
Editor: Tim Gawai
BOLMONG, (Gawai.co)– Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Polkada) dalam hal ini, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawasi Utara (Sulut), di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus dimaksmimalkan oleh Bawaslu Bolmong.
Berbagai strategi dilakukan. Diantaranya diadakannya Posko Kampung Pengawasan. Pengawasan melalui Posko Kampung Pengwasan di Bolmong dipusatkan di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, yang baru di Lounching, Rabu (11/11/2020).
Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego menjelasakan, dibentuknya kampung pengawasan ini merupakan program dari Bawaslu Provinsi Sulut dan Bawaslu setiap Kabupaten Kota. Seperti diketahui, berdasarkan program Bawaslu Provinsi Sulut, Posko Kampung Pengawasan ini akan diadakan di delapan titik se-Sulut.
“Untuk Bolmong ada tiga Posko Kampung Pengawasan yang akan dibentuk. Diantaranya merupakan inisiatif dari Bawaslu Bolmong,” kata Pangkerego.
Ia mengatakan, di Bolmong Posko Kampung Pengawasan dibentuk di desa Mongkoinit, perbatasan Bolmong dan Minsel Poigar, dan di Kecamatan Dumoga. “Posko kampung pengawasan ini sebagai tempat sarana informasi, terkait tahapan Pilgub di Sulut,” ujar Pangkerego.
Posko Pengawasan ini, selain mengawasi setiap pelanggaran dalam Pilgub, terutama terkait money politik. “Untuk pengawasan di posko kampung pengawasan yang bertugas adalah Bawaslu Bolmong. Nantinya, akan dijadwalkan secara bergilir. Juga disiapkan kopi malam, sebagai tempat sharring para tokoh masyarakat dan partai politik (Parpol),” tutur Pangkerego.
Usai launching posko pengawasan itu, Bawaslu sekaligus melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kampung pengawasan anti politik uang pada Pilkada Sulut tahun 2020 ini. “Terundang para tokoh – tokoh masyarakat, agama, pemuda, kaum perempuan dan media,” jelas Pangkerego.
Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulut Kenly M Poluan Koordinator Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, mengungkapkan, untuk Sulut ada sekitar delapan posko kampung pengawasan yang akan dibentuk. Ada yang lebih dari itu karena inisiatif dari Bawaslu di Kabupaten dan Kota.
“Posko Kampung Pengawasan tersebut sebagai tempat sarana informasi terkait potensi – potensi terjadinya money politik. Dan terjadinya isu politik identitas, dalam menghadapi Pilgub,” tutur Poluan.
Dirinya berharap, posko ini dapat dijadikan tempat untuk sharing tentang tahapan Pilgub. Apalagi terkait masalah Money Politik. “Saya salut atas inisiatif dari Bawaslu Bolmong, dalam membentuk posko Kampung Pengawasan,” tutupnya. (Tim Gawai)
