Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Puluhan masa aksi Aliansi Barisan Bitung Melawan, teriaki penolakan kenaikan BBM saat mengelar aksi demo didepan kantor DPRD Kota Bitung. Jumat (9/9/2022).
Diketahui sebelum mendatangi gedung DPRD Kota Bitung, masa aksi Aliansi Barisan Bitung Melawan, sempat berkumpul diarea Tugu Adipura dan kemudian melakukan longmarch.
Tak hanya, menyuarakan penolakan kenaikan BBM, masa aksi pula mempertanyakan kinerja para wakil rakyat Kota Bitung, dimana disaat rakyat membutuhkan dukungan terkait dengan dampak kenaikan BBM, terlihat sepi bahkan hampir tak ada penghuni.
“Ada 30 orang perwakilan rakyat Kota Bitung, yang berkantor di gedung ini (kantor DPRD Bitung.red) dan saat ini hanya satu orang yang ada! Kemana 29 anggota DPRD? Mereka berkantor disini menjalankan amanah rakyat,” kata salah satu orator dengan lantang, menggunakan pengeras suara.
Saat ini, kata salah satu pendemo, masyarakat Kota Bitung, sangat membutuhkan bantuan para wakil rakyat untuk bersama-sama berjuang mempertanyakan serta menolak kenaikan harga BBM, yang saat ini sangat berdampak langsung bagi masyarakat.
“Anggota DPRD adalah penyambung lidah rakyat, tapi hari ini mereka menghilang disaat rakyat berjuang akibat dampak kenaikan harga BBM,” katanya
Seraya menambahkan, “Kami meminta pemerintah, DPRD dan aparat kepolisian dapat berantas mafia BBM di Kota Bitung dan ini sudah menjadi rahasia umum,” tandasnya.
Sementara itu, mewakili ke 30 orang perwakilan rakyat Kota Bitung, yang mendiami gedung DPRD Kota Bitung, Ramlan Irfan, menyampaikan permohonan maaf kepada masa kasi Aliansi Barisan Bitung Bersatu, karena hanya dirinya yang bisa berkesempatan menerima keluhan dan aspirasinya.
“Atas nama pribadi dan lembaga DPRD, saya memohon maaf karena rekan-rekan yang lain sementara menjalankan tugas di luar kantor sehingga tidak bisa bersama-sama menemui adik-adik mahasiswa,” kata Ramlan.
Namun, kata kader Partai NasDem ini, apa yang menjadi tuntutan Aliansi BBM tetap akan diteruskan ke pimpinan DPRD serta pihak-pihak lain yang menjadi tujuan tuntutan.
“Terkait mafia BBM, saya setuju dan mendukung untuk diberantas. Karena memang sangat merugikan dan menjadi biang hingga program BBM subsidi dicabut,” katanya.
Bahkan kata dia, fenomena mafia BBM di Kota Bitung sudah disampaikan langsung saat dirinya menggelar pertemuan di Polda Sulut dipimpin Karo Ops, Kombes RW Wirawan.
“Ke pihak Pertamina yang juga ikut dalam pertemuan itu, saya sampaikan agar antrian di tiap SPBU segera diurai karena sampai hari ini antrian kendaraan di SPBU Kota Bitung tetap terjadi, padahal harga sudah naik,” pungkasnya. (*/ayw)
