Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Dalam politik, satu tahun adalah fase perkenalan yang telah usai. Masa toleransi publik terhadap janji dan retorika perlahan berubah menjadi harapan akan bukti dan konsistensi.
Pemerintahan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka (HHRM) memasuki tahun pertamanya dengan sejumlah program yang sejak awal diposisikan sebagai simbol keberpihakan.
Namun, seperti lazimnya siklus kekuasaan, fase ini menjadi titik krusial untuk membaca arah kepemimpinan, apakah bergerak progresif atau terjebak dalam pola administratif yang rutin.
Di ruang legislatif, evaluasi mulai disuarakan. Bukan dalam semangat menghakimi, melainkan sebagai pengingat bahwa mandat publik menuntut kerja yang terukur.
Anggota DPRD Kota Bitung dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Syafruddin Ila, melihat pelayanan publik tetap berjalan, tetapi belum menunjukkan akselerasi berarti.
“Pelayanan ada, program ada. Namun publik menunggu terobosan yang terasa berbeda,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Pernyataan itu menyiratkan satu hal: stabilitas belum tentu identik dengan kemajuan. Dalam perspektif politik pemerintahan, keberanian melakukan lompatan sering kali menjadi pembeda antara sekadar mengelola dan benar-benar memimpin.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum dilakukannya pengangkatan Pala/RT. Posisi ini, meski berada di level paling dasar, memiliki dampak strategis terhadap efektivitas pelayanan dan eksekusi kebijakan.
Tanpa penguatan struktur di akar rumput, program unggulan berisiko kehilangan daya jangkau. Pemerintahan bisa terlihat aktif di permukaan, tetapi melemah dalam implementasi.
Ketua DPRD Kota Bitung, Vivy Jeanet Ganap, memandang satu tahun sebagai waktu yang cukup untuk menunjukkan arah keberpihakan.
Ia menyinggung kembali program angkutan harmonis gratis bagi siswa yang diluncurkan pada Agustus tahun lalu sebuah kebijakan yang kala itu disambut sebagai simbol perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Namun memasuki awal 2026, program tersebut belum kembali berjalan.
“Program pro rakyat harus dijaga konsistensinya. Jangan sampai hanya kuat di momentum peluncuran,” ujarnya.
Dalam politik anggaran, konsistensi sering kali diuji oleh prioritas. DPRD menyebut alokasi dalam APBD 2026 telah disusun untuk mendukung program-program tersebut, termasuk pengangkatan Pala/RT.
Artinya, persoalan bukan semata pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kecepatan dan ketegasan eksekusi.
Di titik inilah satu tahun kepemimpinan menemukan maknanya: publik tidak hanya menilai apa yang direncanakan, tetapi apa yang diwujudkan. Pemerintahan dinilai bukan dari kemegahan peluncuran program, melainkan dari keberlanjutan dan dampaknya.
Evaluasi DPRD menjadi refleksi bahwa dinamika eksekutif–legislatif adalah bagian dari mekanisme demokrasi. Kritik yang disampaikan bukan sekadar oposisi, melainkan fungsi kontrol agar jalannya pemerintahan tetap berada di rel visi awal.
Bitung kini berada di persimpangan fase kedua kepemimpinan: antara mempercepat langkah dengan terobosan konkret atau melanjutkan ritme kerja yang stabil namun minim akselerasi.
Sejarah politik daerah sering mencatat, tahun pertama adalah pembacaan awal. Tahun kedua dan seterusnya akan menjadi pembuktian.
Dan publik, pada akhirnya, adalah hakim paling sunyi namun paling menentukan. (ayw)
