Bitung  

Pertanyaan Lomban Ditepis Wurangian di RDPU Tuntutan Hak ASN Bitung

RDPU Hak Keuangan ASN yang digelar di ruangan Paripurna DPRD Kota Bitung. (Foto:istimewa)

Editor/Pewarta: Alfondswodi

BITUNG (Gawai.co) – Cerminkan pimpinan bijaksana, dipancarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Bitung, Erwin Wurangian saat memimpin jalannya proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar diruang Paripurna Kantor DPRD Bitung. Kamis (20/6/2024).

Diketahui RDPU tersebut, sebagai bentuk tindak lanjut aksi demo yang digelar pada pekan lalu oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatasnamakan Soladaritas ASN Bitung menuntut hak.

Adapun RDPU itu, terkait dengan tuntutan Soladaritas ASN Bitung menuntut hak, mempertanyakan realisasi pembayaran gaji 13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum terealisasi.

Terpantau awak media, sejak diawal pelaksanaan proses RDPU usai pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, belasan anggota DPRD terlihat saling berebutan mengajukan interupsi.

Menariknya dari sejumlah anggota DPRD yang mengajukan interupsi terdapat satu pertanyaan yang mencolok bahkan dibarengi dengan aksi walk out, yang dilakukan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Bitung, Billy Glen Lomban yang kerap disapa BGL.

Menurut BGL menganggap RDPU yang digelar itu, tidak menghasilkan solusi dan menjadi perdebatan kusir meski diakhir RDPU telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi.

Dirinya menyatakan pelaksanaan RDPU tersebut tidak menghasilkan solusi, mengingat Wali Kota Bitung Maurits Mantir maupun Wakil Wali Kota, selalu pucuk Pimpinan di Kota Bitung tidak hadir.

“Padahal kesepakatannya, dalam pelaksanaan RDPU ini kami mengusulkan harus di hadiri Pak Walikota, namun saat pelaksanaan yang hadir adalah Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Rudy Theno. Akhirnya hasil akan menggambang karena yang hadir tidak berkompeten atau tidak bisa mengambil keputusan,” katanya.

Lanjutnya, “Yang disampaikan Pak Sekda hanya kata-kata manis dan normatif. Pasti tidak akan mampu menjawab apa yang dibutuhkan para ASN. Kalaupun bisa, itu bukan kapasitasnya. Makanya saya harap RDPU dijadwalkan kembali dan Walikota serta Wakil Walikota harus hadir,” pintanya.

Usai mendengar pertanyaan dan tanggapan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Bitung, Erwin Wurangian dengan sikap bijaksana langsung menanggapi.

Erwin menyatakan mendukung atas pertanyaan, namun dirinya meminta pertanyaan tersebut harus realistis.

“Usulan yang bagus dari Pak Glen Lomban. Tapi perlu disampaikan, semenjak saya menjadi anggota DPRD dari tahun 2014 sampai sekarang, belum pernah ada Walikota Bitung yang hadir dalam RDPU,” katanya.

Lanjutnya, “Ada tiga Walikota yang menjabat selama saya menjadi anggota DPRD, dan tidak satupun yang hadir di RDPU. Dari almarhum Pak Hanny Sondakh, kemudian Pak Max Lomban dan sekarang Pak Maurits Mantiri, belum pernah ada yang datang, saat RDP,” tandas.

Politisi asal Partai Golkar yang digadang-gadang maju bertarung sebagai Wakil Walikota di Pilkada Serentak 2024 Kota Bitung, saat ditemui sejumlah awak media usai pelaksanaan RDPU mengatakan dirinya tidak punya interest tertentu selama memimpin rapat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bitung, menganggap tanggapannya terhadap pernyataan para anggota DPRD hanya berniat meluruskan.

“Saya dalam posisi netral, tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya menjaga lalu lintas rapat berjalan lancar dan tidak melebar, sehingga rapat tadi bisa menghasilkan solusi yang diperlukan. Lagipula semua yang saya sampaikan sifatnya fakta, bukan mengada-ada,”

Erwin sendiri saat memimpin rapat tersebut didampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung, Ramlan Ifran serta dihadiri belasan anggota dan Ketua Komisi I DPRD Kota Bitung.

Selain itu, RDPU tersebut dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kota Bitung, Rudy Theno mewakili pucuk Pimpinan Kota Bitung bersama Asisten I, II, Kadis Pendidikan, Kadis Perikanan dan Inspektur Daerah Kota Bitung serta Soladaritas ASN Bitung menuntut hak. (ayw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *