Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Bersama Wakil Wali Kota, Hengky Honandar, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri menghadiri Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.
Hadir dalam pelaksanaan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dihadiri langsung oleh Kepala Ombusman RI Perwakilan Provinsi Sulut Meilani Limpar berserta jajarannya.
Turut pula dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, para Asisten I, II dan III Pemkot Bitung, Kepala OPD dilingkungan Pemkot Bitung, para Camat se-Kota Bitung dan Staf Khusus serta Tim Pelayanan Publik Pemkot Bitung, yang digelar di Ruangan Sidang lantai IV Kantor Wali Kota Bitung. Senin (11/4/2022).
Dalam sambutannya, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri menyampaikan hingga saat ini masih banyak keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media Sosial.
“Ada begitu banyak keluh kesal masyarakat Kota Bitung, yang dialamat ke instansi Pemerintah, melalui portal media sosial Facebook, namun tak ada satupun yang berani dari Dinas-Dinas menjawab akan keluhan masyarakat,” tegas Maurits.
Lanjut Maurits Mantiri, semua Dinas yang menyangkut dengan pelayanan publik saat ini agar supaya melakukan pembenahan.
“Sebagai pemerintah kita wajib untuk menjawab keluhan masyarakat, namun hal ini perlu dijawab melalui akun resmi Konsultasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bitung (KP3B), agar supaya keluhan tersebut benar-benar terjawab dan tidak menjadi bola liar yang diperdebatkan di media sosial,” kembali ditegaskan Maurits Mantiri.
Tak hanya itu, menurut orang nomor satu di Kota Bitung ini pun mengatakan, mengantisipasi akan kinerja OPD, saya bersama Wakil Wali Kota, telah mengangkat Tim Pelayanan Publik.
“Mekanismenya, tim ini akan melaporkan langsung ke Sekertaris Daerah. Dan satu hal penting lainnya juga, tim ini bukan se Partai dengan kami, kenapa? Karena tujuannya agar penilaian yang mereka lakukan lebih independen,” bebernya.
Menurut Maurits Mantiri, kita memiliki infrastruktur dasar dalam menunjang pelayanan publik, hanya saja menjaga ini tetap berjalan konsisten itu yang sulit.
“Untuk itu kami menyampaikan kepada BKPSDMD untuk dimasukkan dalam kriteria penilaian kinerja,” tandasnya seraya berpesan kepada Dinas-Dinas yang masih masuk dalam zona kuning untuk tingkatkan kinerja agar bisa masuk dalam zona hijau.
Diketahui pelaksanaan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, yang dilakukan oleh Ombudsman untuk menilai pelayanan publik dan menetapkan Pemerintah Kota Bitung masih masuk dalam zona kuning.
(ayw)
