Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Puluhan warga Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, menghadiri pelaksanaan reses Anggota DPRD Kota Bitung, Yosep Katopo, pada Selasa (02/12/2025).
Dalam reses tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Bitung ini menggandeng sejumlah instansi pemerintah, di antaranya Dinas Sosial, Dinas PUTR, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Kesehatan.
Menariknya, dari enam aspirasi utama warga yang muncul, isu terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi salah satu yang paling menonjol, meskipun Kota Bitung sebelumnya tidak mengajukan usulan WPR dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Warga Pinasungkulan meminta agar pemerintah membuka peluang pemberian Izin Tambang Rakyat, seperti yang diterapkan di beberapa daerah lain di Sulut.
Berikut enam poin aspirasi warga yang disampaikan dalam reses:
1. Pembuatan tanggul di area pustu.
2. Pembuatan tanggul di SMPN 17 Satap.
3. Bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran.
4. Status BPJS yang tidak aktif.
5. Permohonan izin tambang rakyat.
6. Usulan penyesuaian harga tanah untuk perusahaan tambang.
Yosep Katopo menjelaskan bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung ditanggapi secara tuntas karena sejumlah pemangku kepentingan tidak sempat hadir. Namun, beberapa poin telah dijawab oleh perwakilan dinas terkait.
“Semua aspirasi sudah dicatat. Saya akan terus mengawal dan mendorong agar hal-hal yang disampaikan warga dapat diakomodasi dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Bitung,” ujar Katopo.
Ia juga mengimbau warga untuk bersabar sembari menunggu proses tindak lanjut. “Kami akan berkomunikasi dengan pihak eksekutif agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan,” tambahnya.
Usai reses, Katopo bersama pegawai dari sejumlah instansi langsung melakukan peninjauan lapangan ke beberapa titik yang dikeluhkan warga.
“Kami turun langsung untuk melihat kondisi di lokasi. Harapannya, setelah ini bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (ayw)
