Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) — Kebijakan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus terkait penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menuai apresiasi dari kalangan legislatif daerah.
Salah satunya, Anggota DPRD Kota Bitung, Edwin Yulianus Jetro Podo, menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah provinsi terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut anggota Komisi I DPRD Kota Bitung itu, kebijakan PKB yang ditempuh Gubernur Sulut tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan daerah, namun juga mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tengah tertekan akibat situasi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.
“Langkah Pak YSK patut diapresiasi. Beliau memahami betul apa yang dirasakan masyarakat Sulawesi Utara di tengah kondisi ekonomi yang menantang, saat daya beli menurun dan ruang fiskal pemerintah juga terbatas,” ujar Edwin saat dikonfirmasi awak media melalui pesan elektronik, Jumat (09/01/2026).
Edwin menilai, kebijakan tersebut menunjukkan keberanian Gubernur Sulut dalam mengambil keputusan strategis yang sensitif terhadap kepentingan publik. Menurutnya, tidak semua kebijakan fiskal harus bersifat membebani masyarakat, melainkan perlu diimbangi dengan pendekatan empati dan keadilan sosial.
“Melalui kebijakan ini, Pak Yulius Selvanus membuktikan bahwa dirinya benar-benar bekerja untuk masyarakat Sulawesi Utara. Ini adalah tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Ia juga menanggapi berbagai isu dan kritik yang belakangan diarahkan kepada kinerja Gubernur Sulut. Edwin menilai, kebijakan PKB tersebut justru menjadi jawaban konkret atas keraguan sebagian pihak.
“Walaupun di luar sana masih ada isu yang terus ‘digoreng’ terkait kinerja Pak YSK, kebijakan ini membuktikan bahwa beliau fokus bekerja dan menghadirkan solusi bagi rakyat,” lanjut Edwin.
Lebih jauh, Edwin menyebut Yulius Selvanus sebagai sosok pemimpin visioner yang mampu menempatkan empati dan kepentingan publik sebagai landasan utama dalam kepemimpinannya.
“Beliau adalah pemimpin yang memiliki visi dan kepekaan sosial, mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal daerah dan perlindungan terhadap masyarakat,” pungkasnya. (ayw)
