Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) — Komisi III DPRD Kota Bitung menemukan indikasi keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai APBD saat melakukan inspeksi lapangan terhadap pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Senin (9/2/2026).
Temuan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap ketepatan waktu pelaksanaan proyek serta kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Inspeksi dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bitung Franky Julianto bersama anggota Ahmad Syafrudin Ila dengan meninjau beberapa titik pembangunan jalan, gedung, serta fasilitas pedestrian yang sementara dikerjakan.
Dari hasil peninjauan, DPRD menemukan progres pekerjaan yang dinilai belum maksimal. Beberapa proyek bahkan disebut belum mencapai target penyelesaian sesuai jadwal kontrak.
“Dari hasil peninjauan, masih ada pekerjaan yang belum selesai. Ini menjadi perhatian serius kami karena proyek-proyek ini dibiayai APBD dan harus dipertanggungjawabkan,” kata Julianto kepada wartawan.
Menurutnya, keterlambatan proyek infrastruktur berpotensi memengaruhi efektivitas program pembangunan daerah, terutama pada sektor pelayanan publik dan penguatan perekonomian Kota Bitung.
Dalam inspeksi tersebut, Komisi III DPRD juga menyoroti tidak adanya pendampingan dari pihak Dinas PUTR Kota Bitung. Kondisi ini dinilai menghambat proses pengawasan karena DPRD tidak dapat melakukan verifikasi langsung terhadap dokumen teknis pekerjaan.
“Kami ingin mencocokkan progres pekerjaan dengan dokumen kontrak dan laporan teknis. Namun dokumen berada di dinas, sementara tidak ada pendampingan saat inspeksi lapangan,” ujar Julianto.
Pengawasan lapangan dinilai menjadi catatan penting bagi DPRD, mengingat koordinasi antara pelaksana program dan lembaga pengawas merupakan bagian dari tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel.
Komisi III DPRD Bitung menilai lemahnya pengawasan internal dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek, penurunan kualitas pekerjaan, hingga potensi pemborosan anggaran daerah.
Menurut DPRD, pengawasan proyek infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan progres fisik pekerjaan, tetapi juga kesesuaian spesifikasi teknis, manajemen waktu pelaksanaan, serta pengendalian mutu konstruksi.
“Pengawasan dari dinas teknis harus berjalan maksimal agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi,” tegas Julianto.
Ia menambahkan, DPRD akan melakukan monitoring berkala terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis yang sedang berjalan. Komisi III juga membuka kemungkinan memanggil pihak terkait dalam rapat evaluasi apabila ditemukan persoalan lanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kota Bitung Rizal Sompotan membantah tidak adanya pendampingan dari dinas saat inspeksi berlangsung. Ia menyatakan telah menugaskan pejabat teknis untuk mendampingi kegiatan Komisi III DPRD.
“Setahu saya ada kepala bidang dan staf yang ikut bersama saat inspeksi lapangan dengan Komisi III DPRD Bitung,” ujarnya.
Perbedaan informasi antara DPRD dan dinas teknis terkait pendampingan inspeksi lapangan menjadi perhatian tersendiri, terutama dalam konteks koordinasi pengawasan proyek pemerintah daerah.
Lokasi pekerjaan proyek infrastruktur:
– Pekerjaan jalan di Rumah Sakit Pratama Kota Bitung, anggaran tahun 2025 sebesar Rp1 miliar.
– Pekerjaan talut di Rumah Sakit Pratama Kota Bitung, anggaran tahun 2025 (nilai anggaran belum diketahui karena papan proyek tidak tersedia).
– Pekerjaan pedestrian di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa (pusat Kota Bitung), anggaran tahun 2025 sekitar Rp1,2 miliar.
– Pekerjaan ruko di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, anggaran tahun 2025 sekitar Rp4 miliar. (ayw)
