Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – DPRD Kota Bitung menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pembangunan sekolah setelah menemukan perbedaan mencolok antara besaran anggaran dan kualitas hasil pekerjaan pada proyek revitalisasi sekolah yang dibiayai Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut muncul saat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Bitung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) proyek revitalisasi di TK GMIM Getsemani Madidir Kecamatan Madidir.
Dalam kunjungan itu, DPRD tidak hanya meninjau kondisi fisik bangunan, tetapi juga memeriksa kesesuaian dokumen administrasi proyek sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bitung, Nabsar Badoa, mengatakan monev dilakukan untuk memastikan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan untuk melihat sejauh mana kualitas pekerjaan sebanding dengan anggaran yang digunakan,” kata Nabsar, Kamis (15/1/2026).
Menurut dia, hasil pekerjaan revitalisasi di TK GMIM Getsemani Madidir justru menunjukkan kualitas bangunan yang lebih baik meski dibiayai dengan anggaran yang relatif lebih kecil dibandingkan sejumlah proyek serupa yang bersumber dari APBD.
“Ini menjadi catatan penting. Dengan anggaran yang lebih kecil, hasil pekerjaannya terlihat lebih rapi dan material yang digunakan lebih berkualitas. Sementara pada beberapa proyek dengan anggaran lebih besar, hasilnya tidak selalu sebanding,” ujarnya.
Nabsar menilai temuan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran ke depan, terutama agar pengalokasian dana tidak hanya berorientasi pada besaran nominal, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan dan hasil akhir pekerjaan.
Ia menegaskan, DPRD akan membawa hasil monev ini ke dalam pembahasan di Badan Anggaran sebagai bagian dari kontrol kebijakan fiskal daerah.
“Pengawasan ini tidak berhenti di lapangan. Temuan kami akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran, termasuk mempertimbangkan pola pelaksanaan pekerjaan infrastruktur agar lebih efisien dan akuntabel,” katanya.
DPRD menilai penguatan pengawasan anggaran diperlukan untuk mencegah pemborosan serta memastikan setiap rupiah belanja publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. (ayw)
