Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Tingkatkan inovasi dan kreativitas serta kolaborasi bersama Pemerintah, kepengurusan TP PKK Kota Bitung, menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) sejumlah program PKK di Tingkat Kecamatan se-Kota Bitung.
Pelaksanaan Monev tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Kota Bitung, My Rita Mantiri Tangkudung, bersama Tim IV Pengurus TP PKK Kota Bitung, yang digelar di Aula Kantor Camat Girian. Kamis (24/3/2022).
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Bitung, menyampaikan pelaksanaan Monev saat ini, sebagai bentuk tindak lanjut Rakernas IX PKK, yang dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kota dan Kecamatan hingga Kelurahan.
“Harapannya, setelah dilaksanakan monev saat ini, para pengurus PKK Kecamatan dapat menindaklanjut ke PKK tingkat Kelurahan. Agar supaya apa yang menjadi program pokok PKK dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” ucap Istri Walikota Bitung, Maurits Mantiri.
Rita pun melanjutkan, pelaksanaan Monev saat ini, bukan sebagai momen mencari-cari kesalahan pengurus PKK ditingkat Kecamatan, namun sebagai bentuk implementasi akan tugas dan fungsi PKK tingkat Kota.
“Pelaksanaan Monev saat ini, sebagai bentuk sinergitas antara pengurus tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, dalam mengawal program – program strategi PKK Kota Bitung, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya kepada masyarakat maupun internal kepengurusan PKK sendiri,” ujar Rita.
Diketahui pelaksanaan Monev yang digelar di Kantor Camat Girian, merupakan pelaksanaan kegiatan Monev terakhir yang telah dilakukan selama pekan ini di delapan Kecamatan se-Kota Bitung.
Ketua TP PKK Kota Bitung, pun menyampaikan sejumlah temuan dari hasil Monev. Diantaranya, masih ada pengurus PKK tingkat kecamatan yang mengacu ke Rakernas VIII sedangkan aturannya sudah harus mengacu ke Rakernas IX.
Belum lagi soal data yang tidak valit, seperti data sanitasi yang dilaporkan tidak ada sama sekali serta data kematian ibu hamil sangat tinggi.
“Kalau memang data kematian ibu hamil sangat tinggi, harus dicek apa yang menjadi penyebab agar bisa menjadikan rujukan untuk mencari jalan keluarnya,” katanya.
Tak hanya itu, mantan Kabid SDA Dinas PUPR Pemkot Bitung ini juga menyentil soal bantuan-bantuan bagi PKK tingkat kecamatan yang menurutnya tidak jelas keberadaan serta laporannya.
Seperti bantuan satu unit TV yang kini keberadaannya tidak jelas. Padahal, kata dia, bantuan itu bisa dipergunakan saat ada pertemuan melalui zoom meeting sehingga harus ditempatkan di sekretariat.
“Ada juga dana hibah ATK dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000 yang laporannya sampai saat ini tidak jelas atau belum dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pun demikian, Rita menyatakan, akan ada tim yang akan mendampingi para pengurus PKK tingkat kecamatan, baik dalam hal merealisasikan program hingga menyusun pelaporan, termasuk menata data agar benar-benar valid.
“Sekali lagi, Monev ini bukan untuk menghakimi apalagi mencari-cari kesalahan pengurus PKK kecamatan, melainkan bagaimana kita semua bisa bersama-sama paham dan saling belajar membesarkan organisasi PKK,” katanya.
Seraya menambahkan, “Mari kita berkolaborasi untuk membangun kota yang menjadi rumah kita bersama,” pungkasnya. (ayw)
