Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Pendataan bantuan sosial PKH, menjadi isu menarik saat pelaksanaan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Keempat Tahun Sidang 2022-2023 Anggota DPRD Kota Bitung, Ramlan Ifran di Lingkungan II RT/05, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa. Kamis (1/12/2022).
Salah satu warga, Sutrisno Wijaya mempertanyakan terkait dengan penyaluran dan pendataan bantuan sosial berupa bantuan PKH.
“Saya memiliki kartu penerima bantuan PKH, sebelumnya pernah menerima, namun sudah beberapa tahun ini,” kata Sutrino mengawali sesi tanya jawab dan dikuti dengan pertanyaan yang bertubi-tubi oleh sejumlah warga terkait dengan proses pendataan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH.
Dikesempatan itu, Ramlan langsung menjawab secara singkat dan kemudian dijawab oleh perwakilan dari Dinas Sosial secara detail.
“Saya pribadi akan berusaha mengawal serta mengusulkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Pada intinya kami dari ketiga puluh anggota DPRD Kota Bitung akan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. reses saat ini merupakan salah satu proses dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat,” ucap Ramlan.
Selain itu, kata Ramlah, dirinya akan mengusulkan ke Komisi I DPRD Kota Bitung, selaku komisi yang bermitra dengan Dinas Sosial, untuk dapat melakukan rapat kerja untuk membicarakan hal ini.
“Kalau mau disimpulkan, permasalahan bantuan sosial, khususnya PKH di karenakan kurang sosialisasi ke masyarakat tentang tahapan dan mekanisme pendataannya,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung.
Turut hadir menghadiri pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Bitung, Ramlan Ifran, dihadiri oleh Perwakilan Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas DLH, BPBD, Camat dan Lurah serta warga masyarakat. (ayw)
