Ketua dan anggota Komisi III DPRD Kota Bitung saat di kantor Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian BAPPENAS RI. (Ist)
Editor: Tim Gawai
BITUNG (Gawai.co) – Menyeriusi program Strategis Pemerintah Pusat di Kota Bitung, sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Bitung, sambangi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Diketahui ketiga anggota Komisi III DPRD Kota Bitung, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Vivy Ganap dan Meidy Tuwo serta Ramlan Ifran, menemui Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian BAPPENAS RI, Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusar Ibu Kota Jakarta, Jumat (16/04).
Adapun program Strategis Pemerintah Pusat untuk Kota Bitung berupa; Kawasan Ekonomi Khusus, Jembatan penghubung Kota Bitung-pulau Lembeh serta Internasional Hub Port.
Salah satu anggota Komisi III DPRD Kota Bitung, Ramlah Ifran menyampaikan kunjungan ini merupakan konsultasi terkait perencanaan dan penganggaran.
“Guna mempercepat realisasi pembangunan di Kota Bitung, melalui program-program pemerintah pusat,” ujar Ifran.
Tak hanya ketiga poin tersebut, yang dibahas namun ada sejumlah proyek prioritas di bidang perikanan dan pertanian serta pariwisata yang telah di usulkan Pemerintah Kota Bitung.
Menurut Ifran, sesuai dengan informasi yang dirampung dari BAPPENAS RI, bahwa untuk realisasi bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berada diwilayah Kecamatan Matuari belum bisa direalisasi.
“Atas informasi yang kami dapati, ternyata untuk perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus, belum bisa terealisasi oleh Pemerintah Pusat, di mana oleh mereka menemukan sejumlah persoalan terkait dengan pembebasan lahan diwilayah tersebut,” ungkapnya
Sementara itu, di sejumlah wilayah Kawasan Ekonomi Khusus di Nusantara selain di Kota Bitung, sudah direalisasi oleh Pemerintah Pusat terkait dengan bantuan.
“Harapannya persoalan ini dapat terselesaikan. Mewakili pimpinan, saya sangat mensupport akan adanya KEK di Kota Bitung. Namun domainnya ada di Pemerintah Provinsi,” ujar Ifran.
Ifran menambahkan, apa yang dilakukan saat ini merupakan bukti nyata ke Pemerintah Pusat bahwa kami di Kota Bitung melalui lembaga Legislatif selalu mensupport atas program-program pemerintah dalam hal percepatan pembangunan di daerah, khususnya Kota Bitung,” tandasnya.
“Hal ini merupakan bentuk sinergitas antar lembaga dalam hal ini legislatif, Pemerintah Kota dan Provinsi serta pemerintah pusat. Dan kiranya hambatan dalam merealisasi pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus segera teratasi,” pungkas Ifran.
(Tim Gawai)
