Editor: Martsindy Rasuh
TONDANO (Gawai.co) – Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kementerian Agama, di mana sang Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mencopot empat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) menjelang Natal 25 Desember 2021.
Ia diketahui mencopot Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury; Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto; Dirjen Bimas Buddha Caliadi; dan Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro.
Selain keempat Dirjen Bimas tersebut, Menag Yaqut juga memberhentikan pejabat eselon I lainnya, seperti Inspektur Jenderal dan Kepala Balitbang.
“Saya selaku koordinator Komunitas Kristen Seluruh Indonesia menyesalkan pencopotan tersebut tanpa adanya keterbukaan sekalipun itu adalah kewengan dari menteri,” ungkap Koordinator Komunitas Kristen Seluruh Indonesia Dr. Semuel Linggi Topayung, M.A.P kepada media ini, Jumat (24/12).
Kata Semuel, publik khususnya masyarakat Kristen ingin mengetahui alasan pencopotan tersebut, apakah Dirjen Bimas Kristen memiliki persoalan (korupsi) atau tidak berkinerja yang baik.
Karena, Topayung menuturkan, sesuai PP No. 11/2017 tentang Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah di dalamnya dijelaskan pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
“Artinya jika Dirjen Bimas Kristen tidak berkinerja yang baik seharusnya diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya,” terangnya.
Namun, kata Ketum LPPN ini, setelah meminta klarifikasi ke Dirjen Bimas Kristen Prof. Dr. Thomas Pentury, beliau menyampaikan bahwa sama sekali tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
“Salah satu tolak ukur kinerja yang baik dari seorang pejabat tingkatan dirjen adalah penyerapan anggaran, sementara penyerapan anggaran di Dirjen Bimas Kristen kementerian agama mencapai 98,24 % dan bahkan menurut Prof. Dr. Thomas Pentury tahun depan bisa meningkat lagi mencapai 100 persen,” jelasnya.
Sekalipun penyampaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag mengatakan, bahwa itu hal yang biasa dalam penyegaran organisasi akan tetapi ada mekanisme yang harus dilalui sebelumnya.
“Jangan memilki dampak kesan kesewenangan, sebagai umat Kristen hal ini merusak empati sukacita menjelang Natal. Untuk itu kami berharap kepada Menteri Agama agar ada keterbukaan dari pencopotan tersebut,” tegasnya. (Martsindy Rasuh)
