Editor/Pewarta: Martsindy Rasuh
SURAKARTA (Gawai.co) — Akademisi asal Sulawesi Utara, Dr. Steven Vleike Tarore, S.Pd., M.AP, yang juga menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Administrasi Negara Universitas Negeri Manado (Unima), resmi dilantik sebagai Anggota Departemen Bidang Kelembagaan DPD dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Periode 2025–2028. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin (9/2/2026).
Pelantikan DPP IAPA ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, S.H., M.P.M., sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan administrasi publik dan agenda reformasi birokrasi nasional.
Kehadiran Menteri PANRB menegaskan posisi strategis IAPA sebagai organisasi profesi yang berperan aktif dalam menjembatani pemikiran akademik dan praktik kebijakan publik di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.; Ketua IAPA, Prof. Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si.; Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, S.H., M.Kn.; serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si., M.Si, Donal Tintingon, SSTP Kadis Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Utara, Christian A. Katuuk, SH, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Utara, Sammy C. S. Rompis, AP., S.Sos, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Minahasa Utara, Ir. Hamka Prasetia Mamonto, ST., CCMS, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR Kab. Minahasa Utara, Ir. Rizky Rachel Widagdo, ST, Fungsional PBJ Kab. Minahasa Utara.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB menegaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan strategis, mulai dari keterbatasan sumber daya, dampak perubahan iklim, hingga dinamika budaya politik yang memengaruhi stabilitas geopolitik dan ekonomi nasional.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut birokrasi untuk terus bertransformasi agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa birokrasi modern tidak lagi cukup bekerja secara administratif, melainkan harus mampu berpikir strategis dan mengambil keputusan berbasis data. Namun demikian, persoalan integrasi data lintas instansi masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Fragmentasi data dinilai kerap menghambat efektivitas kebijakan serta menurunkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah, lanjut Menteri PANRB, terus mendorong penguatan sistem pemerintahan berbasis digital melalui integrasi sistem informasi dan layanan publik. Pembaruan sistem pemerintahan digital diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya mobilitas dan kolaborasi antarlembaga.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Presiden Republik Indonesia juga kembali menegaskan bahwa birokrasi yang unggul dan profesional merupakan prasyarat utama kemajuan bangsa.
Birokrasi yang kuat tidak hanya menopang pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penguatan demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati, menyampaikan bahwa menjadi kehormatan bagi UNS dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan nasional strategis tersebut.
Momentum ini dinilai semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Dies Natalis ke-50 UNS, yang menjadi refleksi perjalanan lima dekade UNS dalam berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa IAPA memiliki peran sentral dalam pengembangan keilmuan dan praktik administrasi publik di Indonesia. Di tengah kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi, administrasi publik dituntut tidak hanya adaptif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Mengacu pada tema Seminar Nasional, “Budaya, Birokrasi, dan Masa Depan Tata Kelola Nasional,” Prof. Fitria menilai bahwa reformasi birokrasi tidak dapat dimaknai semata sebagai perubahan struktural dan prosedural, melainkan harus mencakup transformasi budaya, pola pikir, dan cara kerja aparatur negara. Dalam konteks inilah, kontribusi pemikiran akademik dan refleksi kritis para anggota IAPA menjadi sangat strategis.
UNS, melalui tujuan strategisnya yang dirangkum dalam akronim DREAMTEAM, secara konsisten mendorong integrasi nilai budaya, inovasi, dan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Penguatan jejaring akademik dan profesional, seperti yang difasilitasi melalui IAPA, diyakini menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan publik yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.
Pelantikan Dr. Steven Vleike Tarore sebagai satu-satunya perwakilan dari Sulawesi Utara dalam struktur DPP IAPA Periode 2025–2028 menjadi pengakuan atas kapasitas akademik dan kontribusinya dalam pengembangan administrasi publik.
Keikutsertaan akademisi Unima tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perguruan tinggi daerah dalam diskursus nasional serta mendorong sinergi antara dunia akademik, birokrasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul dan berintegritas.
Pada kesempatan itu sekaligus dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara FISH Unima dan Fispol UNS dalam rangka hubungan sesama perguruan tinggi maupun penguatan jejaring akademik. (Mrt)
