Editor/Pewarta: Michelle de Jonker
MINUT (Gawai.co) – Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Maumbi, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Novly Wowiling menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, TPID memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga melalui pemantauan perkembangan harga, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi kepada masyarakat.
“Sinergi antar pemangku kepentingan sangat penting agar pengendalian inflasi berjalan efektif sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Renold Asri, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menambahkan, Kabupaten Minahasa Utara perlu meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan petani serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rantai pasok pangan.
Salah satunya melalui kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus dan petani unggulan untuk memperkuat ketersediaan komoditas pangan strategis.
“Penguatan kelembagaan petani dan kerja sama antar daerah menjadi kunci dalam menjaga pasokan pangan dan stabilitas harga,” kata Renold.
Dari sisi digitalisasi, pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan membuka kanal pembayaran nontunai melalui Uang Elektronik Reader bekerja sama dengan bank RKUD maupun bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sementara itu, Kepala OJK Sulut dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, menyoroti ketimpangan penyaluran kredit di Minahasa Utara.
Meski sektor pertanian menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pembiayaan justru lebih banyak mengalir ke sektor perdagangan dan sektor nonproduktif.
“Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sektor unggulan daerah dengan dukungan pembiayaan yang tersedia.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan serta penguatan kapasitas usaha agar pelaku usaha menjadi lebih bankable,” jelas Sianipar.
Rangkaian kegiatan HLM tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas beras antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM, serta program literasi keuangan dan Simpanan Pelajar (SIMPEL).
Melalui pertemuan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan berbagai pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas akses keuangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi di Minahasa Utara. (Mdj)
