Pemerintah Setengah Hati Hadapi Covid-19? (Catatan I)

Aktivis Komunitas Kumatau Kharisma Kurama. (ist)
Pewarta/Editor: Tim Redaksi
 
TONDANO (Gawai.co) – Rentetan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Sulawesi Utara (Sulut) tuai kritikan. Sejumlah reaksi tegas meluap.  Langkah pemerintah dinilai lamban. Berbagai kejadian memberi signal jika pemerintah di Sulut tidak siap menghadapi wabah Covid-19.
Kharisma Kurama, Aktivis Komunitas Kumatau menilai, tidak ada koordinasi yang baik dari pihak-pihak terkait dalam menangani Covid-19. “Satu hal yang pasti dari tim pemerintah yang menangani Covid-19 di Sulut adalah memberikan data ke publik secara rutin. Tapi, fakta di lapangan memperlihatkan mereka tidak ada koordinasi. Penanganan pasien diduga masih amburadul,” katanya, Sabtu (11/4).
“Kemarin ada jenazah positif Covid-19 terlantar di pemakaman. Sebelumnya masyarakat Sulut dihebohkan dengan pasien dari Sea yang lari dari rumah sakit karena ketakutan. Ia merasa sehat tapi justru diinapkan bersama mereka yang positif. Ia semakin takut karena melihat langsung orang-orang itu meninggal satu per satu. Itu pengakuan Opa dari Sea. Videonya beredar di medsos,” terang Kharisma.
Hal paling kacau yang ia lihat, terkait penanganan pasien dari Kota Bitung yang kemudian ditetapkan positif Covid-19. “Pasien dari Bitung itu sudah melewati beberapa pemeriksaan dan dapat surat resmi dari dokter di RS Kandou, dia boleh pulang. Sampai di rumah justru dapat ancaman dari petugas kesehatan dan dia di suruh secepatnya ke rumah sakit di Bitung. Sampai di RS, mereka kebingungan karena sepertinya tidak ada koordinasi. Kisahnya miris, pasien itu dijemput paksa oleh petugas di rumah hingga terlantar di RS. Kasus ini benar-benar menyita perhatian publik,” jelas Kharisma.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut memberikan gambaran jika Sulut sepertinya tidak siap dalam menghadapi Covid-19, termasuk menangi pasien di lapangan. Lebih parah lagi, proses penanganan pasien di lapangan justru memperagakan hal “menyeramkan” ke publik. Kondisi itu justru memperparah stigma yang mulai dilekatkan ke para pasien Covid-19.
“Saya pikir persoalan-persoalan tersebut harus diperhatikan. Evaluasi lagi agar tidak terulang. Koordinasi semua pihak harus jalan dengan baik. Jangan pemerintah provinsi kerja sandiri dan pemerintah kabupaten dan kota juga kerja sendiri. Pemerintah, secara bersama-sama harus bisa menunjukkan keseriusan dalam penanganan Covid-19 di Sulut,” tutupnya. (Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *