Budi Arie Setiadi. (ist)Editor: Tim Gawai
JAKARTA (Gawai.co) – Dengan ditetapkannya Juliari Batubara sebagai tersangka oleh KPK, maka jabatan Menteri Sosial pun jadi kosong secara definitif, sementara banyak program-program dari Kementerian Sosial yang begitu penting bagi masyarakat terutama bantuan bagi yang terdampak covid-19. Lantas, program tersebut butuh kebijakan yang perlu dieksekusi menteri definitif.
Mencermati kondisi ini, Semuel Linggi Topayung selaku Ketua Umum Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional (LPPN) mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar secepatnya mengisi posisi tertinggi di Kementerian Sosial yang kosong ini dan mengusulkan Budi Arie Setiadi untuk mengisi jabatan tersebut.
Pertimbangannya, lanjut Semuel, bahwa pribadi Budi Arie Setiadi sangat mumpuni di bidang sosial, itu terbukti ketika dirinya menjabat wakil menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sering turun ke lokasi atau road show menemui langsung masyarakat yang ada di seluruh Indonesia.
“Terutama masyarakat yang terdampak Covid-19 dan masyarakat miskin dengan menyalurkan program-program pengentasan kemiskinan serta program-program sosial,” sebut Topayung.
Lebih lanjut dikatakannya, pembuktian lain adalah ketika sebelum menjadi wakil menteri Desa PDTT sudah sering melakukan safari sosial bagi masyarakat yang kurang mampu melalui organisasi PROJO yang dipimpinnya.
“Alasan yang penting juga karena pak Budi Arie Setiadi sebagai pembantu presiden di kabinet, juga merupakan orang yang loyal dan mampu mentransformasi program-program Presiden Jokowi ke masyarakat,” ujarnya.
“Itu bisa dibuktikan selama beliau menjabat wamen desa dan sebagai ketua umum Projo telah menjalankan visi misi presiden ke masyarakat. Secara politik Pak Budi Arie adalah perwakilan dan representatif dari semua organ relawan pendukung Jokowi di Pilpres,” tegasnya.
Oleh sebab itu, tambah Topayung, dari penjelasan diatas maka sangat tepat jika Budi Arie Setiadi diangkat menjadi Menteri Sosial juga sebagai pembantu presiden. (Tim Gawai)
