Situasi kawasan Mega Mas yang terkena dampak banjir. (ist)
Editor: Tim Gawai
TOMOHON (Gawai.co) – Bencana banjir Rob melanda ibu kota provinsi Sulut yaitu Kota Manado, Dimana sejumlah titik mengalami banjir yang merupakan buah dari curah hujan tinggi dilengkapi dengan angin kencang. Tidak terkecuali kawasan bisnis yang terletak di sepanjang pesisir yang ada di Boulevard, hasil dari reklamasi pantai semisal Mantos, Kawasan Mega Mas pada Minggu(17/1) kemarin terkena dampaknya. Air laut meluap dan masuk ke dalam pusat perbelanjaan andalan masyarakat Nyiur Melambai ini.
Dari kejadian tersebut Wahan Lingkungan Hidup(Walhi) Sulut angkat bicara. Direktur Walhi Sulut Theo Runtuwene menuturkan bencana yang terjadi bukan semata diakibatkan satu faktor, melainkan ada sedemikian permasalahan.
“Pertama, situasi ini kan sudah seakan menjadi rutinitas setiap awal tahun, curah hujan yang tinggi, angin kencang yang menghasilkan gelombang yang hebat, tetapi tidak bisa kita pungkiri juga ini terjadi karena adanya penyebab dari pola pembangunan yang tidak diawali dampak analisis. Bukti kongkritnya yaitu reklamasi pantai,” tegas Runtuwene.
Dirinya sedikit menjelaskan banjir Rob yang terjadi ini karena daya tarik bulan terhadap air laut mengalami pasang dan mengakibatkan meluap ke daratan.
“Yang ingin kami sampaikan pola pembangunan di Sulut tidak ditata dengan baik, daya tampung serta daya dukung lingkungan di Manado sudah tidak memadai lagi sehingga apa yang kita saksikan kejadian kemarin. Memang ini bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu kota melainkan perlu adanya perhatian lintas daerah di Sulut semisal kabupaten kota lain, karena kita tau bersama ada DAS Tondano yang lima anak sungai besar bermuara di Manado sehingga analisi dampaknya daerah dataran tinggi yang mengelilingi Manado daerah resapan airnya masih berfungsi atau tidak seperti yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan dan lain sebagainya, itu ijin dari pemerintah,” lanjut Runtuwene.
Selain itu dirinya juga mengingatkan kelalaian juga muncul dari Pemkot Manado, berkaca dari kejadian 2014 seharusnya itu masuk menjadi catatan kelam. “Sebaiknya pak Wali Kota mundur karena tidak mampu mengatasi ini, sudah sektar tujuh tahun tidak mampu mengatasi masalah ini. Masalah banjir dan sampah, tidak pernah kami diundang oleh Pemkot Manado untuk membicarakan masalah sampah dan banjir ini,” singgung aktivis lingkungan ini.
Pihaknya juga menyorot terkait langkah pemerintah yang muncul tidak sama sekali menyelesaikan masalah. “Contoh tiap tahun di Manado terkena banjir, tapi yang diperagakan perahu karet, pemberian makanan, pencitraan dan lain sebagainya. Pertanyaan apakah ini menyelesaikan masalah? Tentu tidak karena permasalahan ini harus diatasi dari hulu ke hilir, agar kita bisa mencegah kejadian serupa di selang 10 tahun mendatang,” tambahnya.
Dirinya sangat berharap, selain memperhatikan masalah sampah juga memperhatikan pola pembangunan. “Karena keselamatan rakyat hukum yang tertinggi, pemerintah harus peka terhadap itu, harapan kami jangan ada lagi reklamasi pantai, pola pembangunan ditata dengan baik, juga kebijakan yang memperhatikan kepentingan hidup masyarakat kalau daerah pemukiman sudah tidak layak harus dipindah sehingga mencegah korban jiwa akibat longsor,” harap Direktur Walhi yang kembali terpilih Desember 2020 silam.
(Tim Gawai)
