Pewarta: Michelle de Jonker
Editor: Alfondswodi
SULUT (Gawai.co) — Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulawesi Utara menargetkan tahun 2026 sebagai momentum akselerasi penguatan ekonomi syariah daerah. Kegiatan ini digelar di Atrium Megamall Manado, Jumat (28/02/2026).
Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Sulut, Dr. Radlyah Hasan Jan, SE, M.Si., Ak., mengatakan fokus pengembangan ekonomi syariah ke depan meliputi sertifikasi dan pendampingan pelaku usaha, perluasan literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, KDEKS mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan koordinasi lintas sektor agar program ekonomi syariah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Tahun 2026 kami arahkan sebagai tahun akselerasi ekonomi syariah. Tidak hanya fokus pada program, tetapi juga dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Radlyah.
Ia juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Utara. Kontribusi tersebut dinilai signifikan, terutama dalam penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah, pendampingan UMKM, serta pembangunan ekosistem syariah yang berkelanjutan.
Sinergi tersebut tercermin dalam pelaksanaan Hijrah Summit 2026 yang berlangsung pada 18 Februari hingga 18 Maret 2026. Kegiatan ini diinisiasi Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan KDEKS Sulut untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah melalui tiga pilar utama penguatan ekosistem.
Radlyah menegaskan, keberhasilan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah sangat bergantung pada kolaborasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), KDEKS, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kami optimistis Sulawesi Utara memiliki potensi besar menjadi daerah unggulan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pungkasnya. (Mjd)
