Pewarta: Michelle de Jonker
Editor: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) — Pemerintah Kota Bitung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara mengevaluasi kinerja digitalisasi pajak dan retribusi daerah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bitung.
Evaluasi menunjukkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Bitung pada Semester I 2025 tercatat 90,25 persen, masih berada dalam kategori digital, namun menurun dibandingkan Semester II 2024 yang mencapai 93,75 persen.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan penurunan tersebut menjadi sinyal perlunya penguatan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Transformasi digital membutuhkan konsistensi kebijakan serta penguatan implementasi secara berkelanjutan, tidak hanya pada ketersediaan sistem, tetapi juga pemanfaatannya oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Joko. Jumat (07/02/2026).
Penurunan juga terlihat pada nilai Championship TP2DD 2025 Kota Bitung yang tercatat 49,07, lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 62,91.
Meski demikian, penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat justru menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, transaksi QRIS di Kota Bitung mencapai 2,39 juta transaksi dengan nilai Rp272,95 miliar, meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang mencatat 1,24 juta transaksi senilai Rp145,15 miliar.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar menegaskan digitalisasi pajak dan retribusi daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
“Elektronifikasi transaksi pajak dan retribusi daerah menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong peningkatan pendapatan daerah,” kata Hengky.
Melalui HLM TP2DD, Pemerintah Kota Bitung dan Bank Indonesia berkomitmen memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah guna mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi. (mjd)
