Pewarta: Michelle de Jonker
Editor: Misel Pontoh
MINAHASA TENGGARA — Upaya digitalisasi layanan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara terus menunjukkan kemajuan. Hal ini mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD yang digelar di Kantor DPRD Minahasa Tenggara, dipimpin Wakil Bupati Fredy Tuda dan dihadiri jajaran Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.
Salah satu capaian penting dipaparkan Analis Yunior KPwBI Sulut, Tasyafa Aleysa Taufik, yang mengungkap bahwa Minahasa Tenggara mempertahankan nilai ETPD 92,40%, menempatkannya di peringkat 38 dari 70 kabupaten di Sulawesi.
Capaian ini mengukuhkan status Mitra sebagai daerah digital, meski BI tetap menilai bahwa percepatan implementasi masih perlu ditingkatkan.
BI memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya:
Optimalisasi anggaran ETPD, Peningkatan penggunaan kanal pembayaran nontunai,
Pelaksanaan HLM berkala sebagai forum kendali kinerja, Integrasi kebijakan daerah dengan program nasional seperti Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan E-Tax.
Agenda HLM kemudian ditindaklanjuti dengan peluncuran pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, menjadi langkah konkret mendorong transparansi pendapatan daerah, efisiensi layanan publik, serta memudahkan masyarakat bertransaksi.
Wakil bupati Fredy Tuda menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan kunci peningkatan kualitas tata kelola dan pendapatan daerah.
“Minahasa Tenggara harus memperkuat pendapatan melalui sistem transaksi modern yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan peluncuran QRIS untuk retribusi, Pemda Mitra menegaskan komitmen menuju birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Mdj
