Editor/Pewarta: Alfondswodi
BITUNG (Gawai.co) – Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kota Bitung ‘syok’ saat rapat kerja bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Bitung.
Pasalnya saat pelaksanaan rapat kerja dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran Tahun 2026, mata anggaran insentif hamba Tuhan di tahun 2026 tidak dialokasikan berbeda pada tahun-tahun sebelumnya serta pada Kabupaten/Kota lainnya.
Dimana dalam keterangan Kabag Kesra Pemkot Bitung, Juliet Sompotan memplot pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,- , sehingga pagu anggaran hamba Tuhan maupun dana hibah keagamaan ditiadakan.
“Insentif hamba Tuhan sempat tidak disarankan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Kabag Kesra, Juliet Sompotan disela-sela rapat kerja bersama Komisi I diruangan Paripurna DPRD Bitung. Kamis (30/10/2025).
Pernyataan itu, langsung mendapatkan sorotan tajam dari anggota DPRD Kota Bitung, Devie Honce Barakati. Menurut Devie, pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tidak serta merta menghilangkan insentif hamba Tuhan.
“Disarankan dalam LHP BPK bukan berarti tidak boleh. Daerah lain masih mengusulkan insentif hamba Tuhan ini,” tegasnya.
Devie menambahkan, tokoh-tokoh agama punya peran strategis untuk membantu pemerintahan. Terutama, dalam mensosialisasikan setiap program kepala daerah diatas mimbar-mimbar agama.
“Saya berharap pak Walikota punya pertimbangan yang matang. Pemerintah yang tidak memperhatikan tokoh-tokoh agama bakal bahaya,” katanya.
Ketua Partai Perindo ini juga berjanji bakal memberikan masukan secara langsung kepada Walikota pada saat paripurna nanti.
“Saya berjanji akan memberikan masukan kepada Walikota di paripurna,” tukasnya. (*/ayw)
