SITARO (Gawai.co) – Di tengah situasi sulit akibat tidak dibahasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Bupati Chyntia Ingrid Kalangit menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir saat rakyat paling membutuhkan.
Meski DPRD tak kunjung merespons hingga batas akhir pengesahan pada 30 September 2025, Pemerintah Daerah tidak tinggal diam. Dengan anggaran Rp26 miliar yang tertahan menyangkut kebutuhan penting seperti layanan kesehatan, bantuan pengungsi, hingga hak-hak pegawai, Bupati mengambil langkah strategis, membawa langsung persoalan ini ke pusat.
“Kami tidak punya waktu untuk saling menyalahkan. Saat masyarakat berada di titik kritis, tugas kami adalah bertindak. Ini bukan tentang kepentingan politik, tapi soal kemanusiaan dan pelayanan publik,” tegas Bupati Chyntia.
Berjuang dari Tengah Kebuntuan
Ketika pembahasan APBD-P tak kunjung digelar DPRD, Pemkab Sitaro menghadapi risiko serius, kekosongan anggaran untuk obat-obatan, makan minum pasien rumah sakit, oksigen medis, bantuan bencana, dan bahkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Tanpa persetujuan legislatif, opsi yang tersedia hanyalah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), solusi darurat yang menggarisbawahi keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah.
Namun, Bupati Chyntia memilih untuk tidak menyerah. Dalam semangat visi “Sitaro Masadada” (Maju, Sejahtera, Damai, dan Dasyat), ia bersama jajaran eksekutif menghadap langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari) Selasa (14/10/2025), untuk memastikan rakyat Sitaro tetap terlindungi dan dilayani.

Kemendagri Beri Persetujuan untuk Pos Anggaran Mendesak
Dalam pertemuan dengan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rikie, S.STP, M.Si, Bupati Chyntia memaparkan urgensi situasi yang dihadapi daerah. Hasilnya, pemerintah pusat memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan beberapa pos anggaran yang bersifat darurat dan tak boleh ditunda.
Pos-pos anggaran yang disetujui antara lain:
- Obat-obatan dan konsumsi pasien rawat inap di RS Tagulandang dan RS Sawang
- Pengadaan oksigen untuk kebutuhan medis
- Penanganan bencana di Kampung Lumbo, Kecamatan Tagulandang
- Talud pengaman jalan Buang–Karungo, Kecamatan Biaro
- Pengaman pantai Paseng, Kecamatan Siau Barat dan Barangkapehe, Kecamatan Tagulandang
- Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai aturan
Persetujuan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Sitaro yang sebelumnya terancam kehilangan akses terhadap layanan dasar.
“Kami bersyukur atas dukungan Kemendagri. Persetujuan ini pun sangat berarti bagi rakyat. Kami akan terus bergerak demi Sitaro yang lebih baik,” ujar Bupati Chyntia.
Bekerja Bukan untuk Sorotan, Tapi untuk Rakyat
Bupati Chyntia dan Wakil Bupati Heronimus Makainas terus menegaskan komitmen terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan, terukur, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Melalui semangat Sitaro Masadada, mereka mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak patah semangat di tengah keterbatasan.
“Kami percaya, ketika pemimpin dan rakyat bersatu, tidak ada yang mustahil. Situasi ini berat, tapi bukan alasan untuk berhenti. Kami akan terus berjuang,” ucapnya.
Catatan Akhir: Kepemimpinan di Masa Sulit
Mandeknya pembahasan APBD-P oleh DPRD tentu meninggalkan tanda tanya besar soal komitmen politik terhadap kepentingan rakyat. Namun dari sisi lain, kondisi ini juga menjadi panggung nyata bagi kepemimpinan yang tidak menyerah oleh keadaan.
Bupati Chyntia menunjukkan bahwa melayani bukan hanya saat mudah, tetapi justru ketika segalanya serba terbatas. Dengan langkah konkret, pendekatan dialogis ke pusat, dan komitmen terhadap visi “Sitaro Masadada”, perjuangan ini adalah pesan bahwa pemerintah daerah tetap berjalan bukan untuk sekadar menjalankan anggaran, tetapi menyelamatkan harapan. (dew)

















