Sitaro  

Pemerintah Sitaro Tegaskan Integrasi Perencanaan Pembangunan dari Desa hingga Nasional dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029

Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit (tengah), didampingi Sekretaris Daerah Denny Kondoj (kanan), bersama Anggota DPRD Sitaro Heddy Janis (kiri) yang mewakili Ketua DPRD, saat membuka Musrenbang RPJMD Kabupaten Sitaro Tahun 2025–2029, Selasa (1/7/2025). (Foto: Vito/Kominfo Sitaro)

SITARO (Gawai.co) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menegaskan pentingnya integrasi lintas tingkat dalam proses perencanaan pembangunan, sebagai upaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang responsif dan berkelanjutan.

Penegasan ini disampaikan langsung Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Sitaro di Auditorium Kantor Bupati, Selasa (1/7/2025).

Musrenbang tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai masukan dan arah kebijakan, agar selaras dengan tujuan dan program pembangunan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan nasional.

“Perencanaan pembangunan harus dimulai dari bawah. Proses musrenbang desa dan kelurahan menjadi dasar penting yang kemudian berjenjang hingga ke tingkat nasional. Ini menandakan bahwa dokumen RPJMD bukan hanya representasi pemerintah daerah, tetapi juga cerminan dari aspirasi masyarakat,” ungkap Bupati.

Dalam forum tersebut, Bupati juga meminta perhatian serius dari para kapitalau agar menyusun RPJMDes secara sinergis dan searah dengan RPJMD kabupaten. Hal ini untuk memastikan konsistensi pembangunan di semua lini pemerintahan.

“Kita ingin menjamin kesinambungan antara kebijakan desa dan kabupaten, sekaligus menyatu dengan 17 program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sitaro, lanjutnya, berkomitmen untuk membangun dengan pendekatan berbasis kebudayaan dan prinsip berkelanjutan. Fokus pembangunan lima tahun mendatang diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian, serta peningkatan akses layanan dasar masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel juga menjadi prioritas demi terwujudnya kepercayaan publik terhadap arah pembangunan daerah. “Musrenbang RPJMD ini menjadi tonggak penting dalam memastikan pembangunan di Sitaro tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya. (dew)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *