Pewarta: Rendi Pontoh
Belakangan ini, geliat ekonomi di Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terasa seperti air pasang yang enggan naik. Terlihat bergerak, tapi pelan. Terasa hidup, tapi sesungguhnya nyaris kehabisan napas. Ekonomi kita, jika boleh jujur, sedang berada dalam titik yang… hmm, bagaimana menyebutnya? Memprihatinkan—kata itu nampaknya masih terlalu halus.
Tak percaya? Cobalah duduk bersila bersama para pelaku UMKM. Dengarkan keluh mereka. Sebagian besar, jika tidak semua, mengeluhkan satu hal yang sama: daya beli masyarakat rendah. Teramat rendah. “Sehingga menentukan produk jualan kita sekarang, harus hitung cermat modal sampai ke butir garam terakhir,” kata beberapa pelaku umkm. Kalimatnya sederhana, tapi di situlah letak lukanya.
Sebagai jurnalis yang kerap bersentuhan langsung atau menjadi pelanggan dari mereka, saya lebih meresponya dengan senyum saja, atau sebagai warga biasa pun-saya demikian. Sebab ini bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi, melainkan kenyataan yang menyentuh dapur, meja makan, dan lembar tagihan setiap keluarga.
Lalu apa penyebabnya?
Jawabannya boleh jadi klise, tapi tak kalah penting untuk terus diungkap: fiskal kita lemah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Boltara sebagian besar masih bersandar pada dana transfer pusat, seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Pajak daerah? Masih seret. Retribusi? Jangan ditanya. Maka wajarlah jika APBD kita seperti selimut tipis yang dipaksa menutupi tubuh yang menggigil dalam musim kemarau panjang.
Tapi sampai kapan kita bertahan dengan pola yang seperti ini? Pola ketergantungan yang membelenggu.
Keluhan demi keluhan datang dari berbagai sektor. Petani gelisah karena harga gabah naik-turun tak menentu, yang efek dominonya menjalar ke harga beras. Pedagang menjerit saat bahan pokok meroket, dan pembeli tak punya cukup uang untuk menyesuaikan. Dalam lingkaran setan semacam itu, siapa yang paling gampang jadi sasaran? Ya, pemerintah.
Yang menjadi ironi, ketika instansi teknis pemda tampak tergesa-gesa merespons keluhan masyarakat, solusinya kerap menimbulkan protes dari pihak lain. Tak jarang, satu kebijakan memadamkan satu api, tapi menyalakan tiga bara baru. Ini bukan persoalan salah atau benar, melainkan kegagalan membangun sinkronisasi yang sehat dan fleksibel di tubuh birokrasi.
Jujur saja, alur birokrasi kita terlalu kaku. Koordinasi antar kepala OPD hingga stafnya tak berjalan lentur. Bahkan dalam beberapa agenda, kesan yang muncul: satu atap, tapi banyak pintu terkunci. Jika ingin PAD meningkat, mari mulai dari satu hal fundamental: selesaikan proses RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Sudah diperdakan, betul. Tapi implementasinya, Mana? Semoga akan tepat waktu seperti permintaan Bupati Boltara kepada Pimpinan OPD paling lambat 2026 mendatang selesai. Semoga ya!
Disini saya ingin kalian ikut membayangkan ketika RTRW tuntas dan eksekusi serius, investor akan lebih mudah masuk. Lapangan kerja baru bakal terbuka. Daya beli pun ikut membaik. Ada roda yang mulai berputar di sana. Tentu, semua kebijakan punya mudarat dan manfaat. Tapi selama keseimbangannya terjaga, kenapa tidak?
Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan segalanya pada APBD. Itu bukan hanya pendek akal, tapi juga menafikan potensi besar yang kita punya. Apalagi di tengah beban tambahan seperti pengangkatan 603 tenaga P3K yang dianggap sebagian pengamat itu beban fiskal. Tapi bukankah itu juga soal komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kerja?
Sayangnya, di saat kita butuh keberanian inovasi fiskal, pusat justru sibuk meneriakkan efisiensi yang kadang terasa, maaf, alay. Terlalu berlebihan. Kita bukan sedang mengirit anggaran pesta, kita sedang mengatur napas untuk menyelamatkan masa depan.
Ekonomi daerah ini tidak butuh slogan. Ia butuh langkah. Butuh Komitmen, Konsisten dan loyalitas. Maka perlu struktur pembaruan dan ubah mindset. Jika kita semua masih menganggap ini biasa, maka jangan heran
kelak kita akan terus seperti ini. (rp)
