BOLMONG (Gawai.co) – Momen tak terduga terjadi dalam debat publik ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu, 16 November 2024 di Gedung DPRD Kotamobagu berakhir dengan ketegangan.
Calon Walikota Nayodo Koerniawan bersama tim pemenangan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Angkara (NK-STA) memutuskan untuk walk out dari lokasi debat.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes dan dugaan ketidaknetralan Ketua KPU Kotamobagu dalam penyelenggaraan debat publik terhadap pasangan NK-STA.
Menurut Nayodo Koerniawan, lokasi pelaksanaan debat dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon lainnya karena dekat dengan kediaman mereka. Bahkan, ia menuding adanya mobilisasi massa di sekitar tempat tersebut.
“Kami sudah menyampaikan surat protes terkait lokasi pelaksanaan debat, tetapi tidak diindahkan oleh Ketua KPU. Ini jelas diskriminasi terhadap kami,” ungkap Nayodo kepada awak media.
Sementara itu, Ketua tim pemenangan NK-STA, Adrianus Mokoginta, menambahkan bahwa selain lokasi, posisi tempat duduk Paslon NK-STA juga tidak sejajar dengan Paslon lainnya.
“Kursi kami ditempatkan agak ke belakang. Ini kami nilai sebagai ketidakadilan yang disengaja oleh pihak penyelenggara,” terang Adrianus.
Tak hanya itu, Sekretaris Pemenangan NK-STA dari Partai Hanura, Agus Supridjanta, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan kejadian ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kami sangat dirugikan dengan situasi ini dan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum,” tegas Agus.
Sementara itu, Ketua KPU Kotamobagu, Mishart Manoppo, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, protes seharusnya disampaikan sebelum debat dimulai, bukan saat acara berlangsung.
“Kami sudah memberitahukan teknis pelaksanaan, termasuk lokasi dan mekanisme acara, kepada penghubung Paslon,” ujar Mishart.
Namun, pernyataan ini dibantah oleh Agus Supridjanta. Ia menegaskan bahwa penghubung Paslon NK-STA tidak pernah diberi informasi terkait mekanisme debat. “Tidak ada komunikasi antara penghubung kami dengan KPU terkait hal ini,” pungkas Agus.
Dengan keluarnya Paslon NK-STA, debat publik tetap dilanjutkan tanpa kehadiran mereka. Situasi ini memancing perhatian publik dan memunculkan perdebatan terkait netralitas penyelenggaraan Pilwako Kotamobagu 2024. Kini, semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil DKPP untuk menanggapi laporan ini. ***
