Sulut Puncaki Tahta Terendah Angka Kemiskinan se-Sulawesi

  • Bagikan
Data BPS Sulut angka kemiskinan hingga Maret 2021. (Istimewa)

Editor : Jazzy Worotikan

SULUT (Gawai.co) — Luar biasa dan patut diancungi jempol, kata yang tepat dalam menilai kinerja dan kerja keras Pemerintah Sulawesi Utara (Pemprov Sulut). Pasalnya, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, presentase penduduk miskin di Sulut pada Maret 2021 turun 0,01 persen poin dibanding September 2020. Atas hal tersebut, Sulut menjadi provinsi yang sukses menekan angka kemiskinan, dengan menempati posisi pertama se-Sulawesi.

Dalam press release, beberapa waktu lalu, Kepala BPS Sulut Asim Saputra mengatakan,meski ditengah masalah pandemi, angka kemiskinan di Sulut menurun. “Hal ini dibuktikan dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Ini merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode lima tahun dan dilakukan secara berkala setiap tahun,” ucap dia.

Lanjutnya, menjalankan rencana kerja pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan perlu adanya tim yang dibentuk sesuai SK Gubernur. “Yaitu tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD). Sebagaimana aturan Permendagri nomor 53 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 pembentukan dan keanggotaan. Dengan tugas melakukan koordinasi perumusan, kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi. Berfungsi antara lain sebagai penyusunan RPKD dan atau rencana aksi provinsi,” jelasnya.

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara Asim Saputra.

“Demikian juga di kabupaten/kota dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai SK Bupati/Walikota,” terang Saputra.

Lanjut dia, tugas koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya sangat penting. “Ini memiki fungsi sebagai penyusunan RPKD dan atau rencana aksi. Tata kerja TKPKD provinsi dan kabupaten/kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan, bahwa penyusunan RPKD, rencana aksi tahunan dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,” beber dia.

“Hal ini, dilakukan melalui rapat Koordinasi TKPKD Provinsi, atau TKPKD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit tiga kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan,” lanjutnya.

Dijelaskannya, tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin secara umum. “Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Namun pada Maret 2020 dan September 2020 angka kemiskinan Sulawesi Utara mengalami kenaikan,” katanya.

“Hal tersebut, sesuai analisa TKPKD, salah satunya dipengaruhi adanya pandemi covid-19, yang menyebar di Indonesia mulai bulan Maret 2020 yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi di Indonesia,” jelas Saputra.

Sesuai data, persentase penduduk miskin bulan Maret 2021 sebesar 7,77 persen, turun 0,01persen poin, dibanding dengan bulan September 2020 yang sebesar 7,78 persen poin. Dan naik 0,16 persen poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 7,62 persen.

“Persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan terendah di daerah Sulawesi yaitu sebesar 7,77 persen. Dibanding dengan Gorontalo 15,61 persen, Sulawesi Tengah 13,00 persen, Sulawesi Barat 11,29 persen, Sulawesi Selatan 8,78 persen, dan Sulawesi Tenggara 11,66 persen. Dan Sulut masih berada di bawah persentase Nasional sebesar 10,14 persen,” ungkapnya.

“Patutlah bersyukur dan diapresiasi, atas kepemimpinan Gubernur Olly, sehingga walaupun didera pandemi covid-19 tapi telah mampu membawa rakyat Sulut mencapai angka Kemiskinan terendah se-Sulawesi,” tutup dia. (Jazzy Worotikan)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *